Survei Kepuasan Masyarakat merupakan bahan evaluasi dan masukan penting bagi penyelenggara layanan publik untuk terus melakukan perbaikan, dengan tujuan tercapainya kualitas pelayanan prima. Sebagai bagian dari upaya membangun sistem penyelenggaraan layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, survei ini wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, diharapkan tercipta layanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.